Kilas Balik HAM Perempuan Papua

 


 

Berdiri Ditengah Kekerasan

 

JUBI — Pemenuhan HAM bagi Perempuan Papua ternyata belum sepenuhnya dilakukan. Sejumlah tokoh perempuanpun harus menggerutu takkala membaca koran pagi yang masih saja berisikan kekerasan terhadap kaum hawa.

Masalah pemenuhan HAM bagi perempuan Papua, memang terkesan lambat. Sejumlah pihak yang berkecimpung dalam bidang ini, kerap pula tak serius menanganinya. Kekerasan demi kekerasan yang menimpa kaum hawa berjalan lurus dengan grafik penganiyaan yang menimpanya. Dalam tahun 2007, kekerasan yang terjadi pada perempuan di Papua masuk dalam peringkat ketiga terbesar diseluruh Indonesia. Disusul Maluku dan Yogyakarta. Berdasarkan survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) tentang kekerasan terhadap anak dan perempuan, kekerasan di Papua mencapai 13,62 %, Maluku 10,39 %, dan Yogyakarta 9,14 %. Survei mengambil sampel 68.800 rumah tangga yang tersebar di seluruh provinsi dengan blok sensus perkotaan dan pedesaan. Secara keseluruhan, Wien Kusdiatmono selaku penanggung jawab operasionalisasi tersebut memaparkan, kekerasan terhadap perempuan mencapai 3,07 %, 3,06 % terjadi di perkotaan dan 3,08 % di pedesaan. Sehingga diperkirakan di antara 100 orang, terjadi tiga kekerasan yang dialami perempuan. Jumlah kejadiannya mencapai 3 juta dengan 2,27 juta korban.

Kekerasan terhadap perempuan paling banyak dalam bentuk penghinaan sebesar 65,3 %, penganiayaan (25,3 %), pelecehan (11,3 %), penelantaran (17,9 %), dan dalam bentuk lainnya yang tidak didefinisikan (16,2 %). Menurut Wien, penganiayaan paling banyak terjadi di Papua dengan persentase 70,3 %. Adapun di Yogyakarta kekerasan dalam bentuk penghinaan paling tinggi terjadi dengan persentase 83,43, sedangkan Maluku dan Papua masing-masing 63,70 dan 53,42 %. Berdasarkan data Komnas Perempuan, kekerasan terhadap perempuan tercatat 12.209 pada 2004, meningkat dari 2003 sebanyak 7.787 kasus, 2002 sebanyak 5.163, dan 2001 sebesar 3.169 kasus.
Dominggas Nari dalam “Potret Kekerasan Terhadap Perempuan di Papua, Dari Perspektif Hak Asasi Manusia” menyebutkan, kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu gejala yang universal. Hampir semua masyarakat di dunia pada setiap tahapan sejarahnya membawa serta dirinya dalam berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Sekjen PBB di depan konferensi Perempuan sedunia ke 4 di Beijing Tahun 1985, justru menyebutkan, karena sifat keuniversalan praktek kekerasan terhadap perempuan inilah maka ia harus dikutuk secara universal pula. Keuniversalan dari gejala kekerasan terhadap perempuan ini menyentak “keadaan” yang merupakan produk dari suatu tatanan kehidupan kemasyarakatan yang serupa tapi tidak sama sekali diantara masyarakat-masyarakat di dunia
Di Papua, kekerasan terhadap perempuan sudah lama terjadi. Namun masyarakat belum memahamimya sebagai bentuk dari pelanggaran terhadap hak asasi manusia. “Dalam sistem budaya Orang Papua, kaum perempuan mendapat tempat yang cukup baik, seperti pada beberapa suku, mereka gambarkan perempuan dalam beberapa simbol-simbol seperti; simbol kehidupan, Pohon sagu. Namun hal ini bukan berarti sama dalam praktek kehidupan  perempuan lepas dari kekerasan,” sebut Nari.
Umumnya perempuan yang mendapat perilaku kekerasan adalah yang tidak bekerja. Kekerasan juga disebabkan oleh pola pikir yang menempatkan laki-laki sebagai sosok pemberani, tegas, dan ditempatkan pada posisi lebih tinggi daripada perempuan. Pemerintah sebenarnya telah berupaya mengatasi kekerasan dengan membuat sejumlah undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap wanita dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan Perlakuan yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia. Namun Undang-Undang tersebut tidak berjalan semestinya.
Frederika Korayn dari Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Jayapura, Papua dalam sebuah seminar nasional bertajuk Membangun Konstituensi dan Dukungan Nasional bagi Pemenuhan HAM Perempuan Papua, di Jakarta, mengatakan, 80 % perempuan Papua masuk dalam kategori miskin absolute. Hal ini mungkin sebagai alasan sering terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Mereka juga memiliki kualitas pendidikan dan kesehatan yang sangat rendah dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia.
Sementara itu, Yusan Yeblo, Aktifis Perempuan Papua, menyebutkan, kekerasan terhadap perempuan ternyata tidak hanya dari kalangan berpendidikan rendah. Tetapi juga dari kalangan pejabat dan sarjana. Walau suami-istri di dalam keluarga adalah pejabat di kantor yang sama, tetapi di rumah istri tetap diperlakukan sebagai orang yang harus melayani suami setiap saat. Mengatasi masalah ini, melalui program pemerintah, ternyata juga tidak membantu perempuan keluar dari tekanan kekuasaan laki-laki. Karena, pejabat yang berkuasa di pemerintahan dan DPRD lebih banyak kaum pria yang dibesarkan dalam adat yang kuat. Mereka memperlakukan perempuan sebagai orang nomor dua. “Saya menyerukan kepada semua perempuan Papua untuk bersatu menuntut hak dan martabat sebagai perempuan, sama derajat dengan pria,” kata Yeblo.

Mas Kawin
Di Papua, salah satu penyebab terpenting sikap pasrah istri terhadap suami, sekaligus menjadi sumber rentannya kekerasan terhadap perempuan adalah mas kawin. Makin tinggi nilai mas kawin, beban moril yang ditanggung istri makin besar.
Mas kawin saat pertunangan atau menjelang pernikahan wajib ditanggung pihak suami dan keluarga. Besar mas kawin tergantung kesepakatan kedua pihak. Dalam pembicaraan mengenai besar mas kawin, perempuan tidak dilibatkan. Orangtua pria dan wanita bertemu membahas besarnya mas kawin. Sebaliknya, orangtua perempuan menyiapkan ‘upeti’ sesuai kemampuan/kesediaan mereka untuk keluarga pria.  Dalam struktur sosial, perempuan dari keluarga berada atau terpandang memiliki mas kawin dengan nilai sampai puluhan juta rupiah. Sekitar 250 suku di Papua memiliki mas kawin berbeda-beda.
Dalam adat, posisi perempuan seperti buah simalakama. Apabila proses perkawinan tidak disertai mas kawin, masyarakat menilai perempuan itu adalah murahan, dan seterusnya. Nilai sakral perkawinan pun berkurang jika tidak diikuti mas kawin. Namun, ketika mas kawin diberlakukan, posisi perempuan seperti dijual kepada suami. Kadang-kadang mas kawin dipinjam dari pihak ketiga sehingga sangat membebani keluarga pria, yang pada akhirnya istri menjadi sasaran pelampiasan kemarahan dan kekerasan.
“Perempuan Papua masih berada dalam belenggu yang mengikat tanpa daya untuk melakukan perubahan,” kata Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Hana Hikoyabi, dalam sebuah seminar di Hotel Bumikarsa Jakarta. Hana menjelaskan, sejak reformasi 1998, pemerintah telah mengambil kebijakan penyelesaian masalah Papua melalui TAP MPR No.4 Tahun 1999 tentang GBHN yakni pada point g. Point tersebut berisi, dalam penyelesaian pelanggaran HAM dan menjaga integrasi NKRI, kepada Papua dan Aceh diberikan otonomi khusus. Namun sejauh ini, implementasinya tetap saja tidak sesuai harapan. Ironisnya, permasalahan tentang kekerasan perempuan melebar ke sektor lain.
Upaya bersama, lanjut Hana, menjadi salah satu langkah paling efektif menegakkan keadilan di Papua. Pemerintah, pemuka agama, lembaga masyarakat aktivis HAM dan masyarakat harus terjun aktif dalam upaya perlindungan di Papua. “Paling penting adalah menghilangkan sikap masyarakat yang memberi beban ganda secara negatif terhadap perempuan. Selain sebagai ibu, juga pencari nafkah keluarga,” papar Hana. (Jerry Omona/Dari Berbagai Sumber)